Nurul Ghufron Mau Disebut Pimpinan Problematik Berakhir Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara soal dirinya yang dianggap sebagai pimpinan problematik, lantaran kerap membuat laporan dan menggugat Dewas KPK mulai dari Mabes Polri, Mahkamah Agung, juga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu menyusul dirinya yang tengah disidang etik sebab dianggap menyalahgunakan jabatan yang membantu mutasi ASN Kementan dari sentra ke daerah.

Aku tanggapi, ya. Apakah Pak Ghufron pimpinan KPK yang promblematik, sebab dikit-dikit ke pengadilan, dikit-dikit JR (judial review), pun sebaliknya. Bila kemudian aku dikit-dikit tidak menggunakan jalur undang-undang, anarki itu, yang problematik, sebab apa? Sekali lagi, kita negara undang-undang, ada dilema, seluruh dilema sudah dikoridor secara undang-undang,\\» ujar Ghufron kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Ghufron berasalan berjenis-jenis langkah undang-undang yang dicapainya berazaskan sah kenegaraan.

Seperti halnya ketika dirinya yang memilih spaceman jalur gugagat Dewas KPK ke PTUN sebab peristiwa Ghufron yang membantu mutasi ASN Kementan dengan menghubungi Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono sudah semestinya tidak lagi dipermasalahkan. Alasannya, sebab kejadian itu sudah kedaluwarsa.

\\»Seperti aku sampaikan, materi peristiwa yang diduga melanggar etik kepada aku, itu peristiwanya tanggal 15 Maret, terbukti di saksi-saksi ketika ini,15 Maret 202,\\» tegas Ghufron.

\\»Pasal 23 (Regulasi Dewas KPK) mengungkapkan bahwa kadaluarsanya satu tahun, tetapi masih di pengerjaan ini. Ini yang mohon maaf ya, kan beliau sendiri yang menyusun dan membuat memastikan adanya kadaluarsa, tetapi digunakan tidak kadaluarsa dengan alasan kami mendapatkan pada ketika dilaprokam pada Desember 2023,\\» lanjut dia.

Mau Upayanya Berbuah Hasil

Ia kemudian ingin upaya undang-undang yang dilaksanakannya dapat membuahkan hasil dan menjadi bahan evaluasi kedepannya.

\\»Bahwa kita tidak lagi kemudian menggunakan sistem-sistem non-undang-undang atau sistem-sistem anarkis untuk kemudian mengupayaakan pembelaan dirinya, aku mala berkesimpulan, atau kemudian ingin seperti itu. Mari kita bersama-bersama demokratis, kian kita menuju negara undang-undang, maka menggunakan jalur-jalur undang-undang, tidak boleh kita anggap heboh,\\» pungkas Ghufron.

Sebagaimana diketahui, gugatan Ghufron ke PTUN kepada member Dewas KPK Albertina Ho dengan nomor perkara 142/G/TF/2024/PTUN.JKT sudah hingga tahap putusan jeda.

Majelis hakim PTUN memerintahkan Dewas KPK untuk menghentikan sementara sidang Etik Ghufron yang ketika ini sudah masuk dalam tahap putusan.

Подписаться
Уведомить о
0 Отзывы
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии